Jakarta – Kedatangan tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke kantor Sudin Karakap (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ) yang dipimpin Shinta Nindyawati, memantik sorotan tajam publik. Alih-alih memberikan klarifikasi, pihak Kasudin justru memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons. Sikap diam ini dinilai bukan sekadar kelalaian komunikasi, melainkan memunculkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya di balik kedatangan BPKP?
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, secara tegas mengkritik sikap tersebut. Ia menilai pejabat publik tidak seharusnya menghindar dari pertanyaan media, apalagi menyangkut kedatangan lembaga auditor negara.
“Jangan diam. Ini bukan persoalan pribadi, ini menyangkut jabatan dan kepentingan publik. Sikap bungkam justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang ditutupi,” tegas Rahmad. Senin (4/5/26).
Menurutnya, transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Ketika pejabat publik enggan memberikan penjelasan, maka wajar jika publik menaruh curiga.
“Kalau tidak ada yang salah, tidak perlu takut. Tapi kalau memilih diam, publik bisa menilai sendiri. Ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan,” lanjutnya.
Rahmad juga mendesak agar aparat terkait tidak tinggal diam dan segera menelusuri tujuan kedatangan BPKP tersebut, termasuk kemungkinan adanya temuan atau indikasi penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kasudin Kasudin Parekraf (Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Terkait kedatangan BPKP. Publik kini menunggu, apakah akan ada klarifikasi terbuka atau justru terus bersembunyi di balik sikap diam.
Sumber Berita: Tim
Editor: Sadiman
