Pasangkayu, toBagoes Sulbar – Dialog publik dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-4 Ikatan Jurnalis Pasangkayu (IJP) menjadi ruang bertemunya pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan insan pers untuk membahas pembangunan daerah, penataan administrasi kependudukan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penguatan peran media dalam mengawal kebijakan publik.
Kegiatan bertema “Peran Jurnalis dalam Mengawal Pembangunan dan Isu ASN Ber-KTP Luar” itu digelar di Warkop Jurnalis, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,Kabupaten Pasangkayu, Senin (27/7/2026).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pasangkayu Suhardi hadir mewakili Bupati Pasangkayu. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu Muh Dasri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zulfikar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muh Abduh, BKPSDM, Bapperida, Ketua LBH Pasangkayu Asdar, politisi sekaligus mantan anggota DPRD Pasangkayu Herman Yunus, Bawaslu, KPU, Humas Polres Pasangkayu, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta tamu undangan lainnya.
Dialog dipandu pengurus IJP sekaligus jurnalis TVRI Sulawesi Barat, Darmawan, dan berlangsung terbuka serta interaktif. Seluruh narasumber maupun peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan gagasan terhadap isu yang diangkat.
Mengawali sambutannya, Suhardi menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pasangkayu yang sedianya dijadwalkan hadir, namun belum dapat mengikuti kegiatan karena sedang menjalani pengobatan di Kota Palu.
Mewakili pemerintah daerah, Suhardi mengapresiasi penyelenggaraan dialog yang dinilai menjadi ruang strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers. Baginya, pembangunan akan memiliki fondasi yang kuat apabila didukung informasi yang benar, berbasis data, dan disampaikan secara objektif kepada masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, mulai dari sekolah, jembatan hingga fasilitas publik lainnya. Saya tidak meragukan peran pers. Jurnalis adalah mitra pemerintah. Kritik pers menjadi referensi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pembangunan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, BKPSDM Kabupaten Pasangkayu menjelaskan perkembangan penataan administrasi kependudukan ASN setelah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 313 Tahun 2026 tentang pembaruan data kependudukan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
BKPSDM menegaskan kepemilikan KTP luar daerah tidak otomatis menjadi pelanggaran disiplin. Seluruh data ASN diverifikasi berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan, regulasi kepegawaian, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil verifikasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari sekitar 5.200 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, sebelumnya tercatat 98 ASN masih menggunakan KTP luar daerah.
Setelah dilakukan pembinaan dan pembaruan data, jumlah tersebut kini tersisa satu ASN, sementara proses evaluasi akan terus dilakukan hingga akhir Agustus 2026.
Pandangan senada disampaikan perwakilan Bapperida Kabupaten Pasangkayu. Bapperida menilai media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan arah kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Kehadiran jurnalis menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai program pembangunan dapat dipahami secara utuh sekaligus memperoleh dukungan publik.
“Kami berharap insan pers terus menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah pembangunan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasangkayu Zulfikar menantang insan pers agar tidak hanya fokus memberitakan pembangunan fisik, tetapi juga mampu mengulas dampak pembangunan nonfisik yang dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan jalan tidak cukup hanya diberitakan sebagai proyek infrastruktur, melainkan harus dilihat sejauh mana mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil usaha, meningkatkan pendapatan, hingga menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Jalan yang baik harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Ketika produktivitas meningkat, pendapatan ikut naik dan kemiskinan ekstrem bisa ditekan. Siklus pembangunan seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama,” katanya.
Zulfikar juga berharap jurnalis lebih memperkuat liputan investigatif sehingga masyarakat mengetahui berbagai program pemerintah yang selama ini berjalan, termasuk program percepatan penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, serta program sosial lainnya.
Berikutnya, Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu Muh Dasri menegaskan DPRD akan terus mengawal pembangunan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sejumlah program strategis seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan pembangunan jaringan irigasi di Pasangkayu, kata dia, perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Dasri mengingatkan bahwa pembangunan harus diawali dari proses perencanaan yang matang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena itu, ia meminta insan pers ikut mengawal setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga realisasi fisik di lapangan.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang berhasil menurunkan jumlah ASN ber-KTP luar daerah hingga kini hanya tersisa satu orang. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kritik yang berbasis data bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi menjadi bahan evaluasi agar pelayanan dan pembangunan semakin baik. Pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab,” tegas Dasri.
Ketua LBH Pasangkayu, Asdar, turut mengapresiasi dialog yang digagas IJP karena dinilai mampu mempertemukan pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam satu forum terbuka.
Asdar berharap forum seperti ini tidak hanya digelar pada momentum HUT IJP, tetapi dapat menjadi agenda rutin sebagai ruang menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia juga mengajak insan pers terus menghadirkan pemberitaan yang edukatif, berimbang, serta memberi perhatian terhadap isu hukum, keadilan, diskriminasi, dan berbagai persoalan sosial lainnya.
“Di tengah derasnya arus informasi digital, media harus tetap menjadi rujukan masyarakat melalui karya jurnalistik yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Optimisme terhadap perkembangan daerah juga disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu Muh Abduh. Ia meyakini target jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu mencapai 200 ribu lebih satu jiwa dapat direalisasikan melalui berbagai program pelayanan administrasi kependudukan.
Saat ini, Disdukcapil terus menjalankan program jemput bola melalui pelayanan administrasi kependudukan door to door sebagai bagian dari program pemerintah pusat untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
Di penghujung dialog, politisi sekaligus mantan anggota DPRD Pasangkayu Herman Yunus memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Ia menilai hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat sebagai satu rumpun penyelenggara pemerintahan dalam merumuskan arah pembangunan.
Selain itu, Herman mendorong pemerintah mulai memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi-potensi daerah agar tidak terus bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kemampuan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Dialog berlangsung dinamis hingga akhir kegiatan. Tokoh masyarakat, politisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan insan pers secara bergantian menyampaikan kritik, saran, serta pandangan terhadap berbagai isu pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut, HUT Ke-4 Ikatan Jurnalis Pasangkayu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Red)
