JAKARTA, Sulbar.toBagoes.com – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) berencana menggelar aksi damai dengan mengerahkan ratusan massa ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam waktu dekat guna mendesak pengusutan tuntas dugaan kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo sekaligus meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik perkara tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah disebut atau diproses dalam perkara, melainkan harus mampu mengungkap konstruksi kasus secara utuh, termasuk pihak yang diduga menjadi penggagas, pemberi perintah, maupun pihak yang memiliki kepentingan di balik peristiwa tersebut.
Rahmad menilai publik berhak memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, terlebih dugaan penyadapan yang disebut berkaitan dengan Presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Polri harus segera mengumumkan siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden, jangan sampai penanganan perkara ini hanya berhenti pada orang-orang tertentu, sementara pihak yang diduga menjadi otak atau pemberi perintah justru tidak terungkap,” tegas Rahmad Sukendar, Senin (9/11/2026).
Sebagai bentuk dukungan sekaligus kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum, Rahmad menyatakan BPI KPNPA RI akan mengerahkan ratusan anggotanya untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional di Mabes Polri dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat, ratusan massa BPI KPNPA RI akan mendatangi Mabes Polri, kami hadir bukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan memberikan dukungan moral kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar berani menuntaskan perkara ini sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Minta Tidak Ada Pihak Kebal Hukum
Rahmad menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan, pangkat, kedekatan, maupun pengaruh politik, sehingga penanganannya benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Kami ingin melihat keberanian Polri membongkar perkara ini secara profesional dan transparan, jangan ada tebang pilih, kalau memang ada pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti,” tandasnya.
Ia juga meminta Kapolri memastikan seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan berjalan objektif, transparan, serta berlandaskan alat bukti yang sah agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Aksi Damai sebagai Kontrol Sosial
Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan bahwa rencana aksi di Mabes Polri merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum sekaligus dukungan terhadap institusi Polri agar mampu menuntaskan perkara secara profesional dan akuntabel.
Menurutnya, kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memastikan seluruh fakta hukum dalam perkara tersebut terungkap secara jelas kepada publik, termasuk apabila terdapat pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar dalam peristiwa tersebut.
“Kami akan datang dengan massa, menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, kami ingin Mabes Polri menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.
Rahmad memastikan BPI KPNPA RI akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab, seraya menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi kepentingan maupun perlindungan terhadap pihak tertentu.
“Jangan hanya berani mengungkap pelaksana di lapangan, jika ada aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ini, ungkap juga, hukum harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan maupun jabatan,” pungkas Rahmad.*(Arl)
