Sorotan Tambang PT KJP Menguat, Publik Menanti Klarifikasi dan Pengawasan

PASANGKAYU, Sulbar.toBagoes.com – Aktivitas pertambangan PT Kulaka Jaya Perkasa (KJP) di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, kian menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian komoditas tambang dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sementara perusahaan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media hingga berita ini diterbitkan.

Komoditas yang tercantum dalam RKAB PT KJP diketahui berupa pasir laut, namun aktivitas pengerukan di lapangan diduga mengarah pada pengambilan pasir sungai atau pasir konstruksi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kegiatan pertambangan dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.

Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh instansi berwenang guna memastikan legalitas aktivitas pertambangan, kesesuaian komoditas, aspek teknis operasional, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan sumber daya air di wilayah Bambakoro.

Sebelumnya, seorang tokoh di Pasangkayu mendesak agar persoalan tersebut diinvestigasi secara mendalam melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan berlangsung Selasa mendatang, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk mengurai persoalan secara terbuka.

“Persoalan krusial ini mendesak untuk segera diinvestigasi secara mendalam,” ujarnya kepada awak media beberapa Minggu lalau.

Ia meminta ESDM Provinsi, Inspektur Tambang, Balai Wilayah Sungai (BWS), PUPR, serta Dinas Perikanan dan Kelautan dihadirkan dalam forum tersebut agar memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.

Keterlibatan lintas instansi dinilai penting untuk memastikan RDP tidak sekadar menjadi forum formalitas, melainkan mampu menghasilkan penjelasan konkret mengenai kesesuaian RKAB, legalitas aktivitas pertambangan, mekanisme pengawasan, serta aspek lingkungan.

Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak PT KJP melalui pesan WhatsApp dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait aktivitas pertambangan dan persoalan yang menjadi sorotan, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan maupun pernyataan resmi dari perusahaan.

BACA JUGA  Polemik LTJ Mamuju, PMII Tantang SDK Tegaskan Keberpihakan kepada Rakyat

Belum adanya respons tersebut menambah pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan, meskipun sikap diam tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan pelanggaran yang sedang dipertanyakan.

Publik kini menanti langkah konkret instansi berwenang untuk melakukan penelusuran secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta, sekaligus memastikan setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Redaksi menegaskan pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi dan menjalankan kontrol sosial, bukan bentuk vonis terhadap perusahaan, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan.

PT Kulaka Jaya Perkasa tetap diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab, bantahan, maupun klarifikasi resmi, dan setiap tanggapan yang disampaikan akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan demi menghadirkan informasi yang akurat, profesional, dan berimbang.*(Tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest news

Related news