Jakarta – Polri mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog bagi petani jagung pakan ternak.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026), bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025. Keberhasilan tersebut menjadi dasar konsolidasi dan penguatan strategi ketahanan pangan jagung pada tahun 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rapat koordinasi ini menjadi langkah konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dengan perbankan melalui skema pembiayaan KUR yang melibatkan Himbara. Program ini membantu petani mengatasi kendala permodalan sekaligus memperluas lahan tanam.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh akses pembiayaan untuk kembali menanam dan meningkatkan produktivitas jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri juga berfokus melindungi petani dari praktik tengkulak dengan menjaga stabilitas harga panen. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga yang berpihak kepada petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan membayar kewajiban permodalan secara tepat waktu.
Melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak pada tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani jagung Indonesia.
Sumber Berita: Humas Polda Sulbar
Editor: Sadiman
