Polemik LTJ Mamuju, PMII Tantang SDK Tegaskan Keberpihakan kepada Rakyat

MAMUJU, Sulbar.toBagoes.com – Polemik rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Botteng dan Takandeang, Kabupaten Mamuju, semakin mendapat sorotan setelah Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat menantang Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat yang menolak keberadaan proyek.

Sekretaris Umum PKC PMII Sulawesi Barat, Khalil Jibran, menilai sikap pemerintah provinsi yang masih membuka ruang pengembangan proyek LTJ di tengah penolakan masyarakat memperlihatkan belum kuatnya keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan warga.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama, terutama menyangkut perlindungan tanah, sumber air, lingkungan, kebun produktif, dan keberlanjutan ruang hidup warga.

“SDK harus ingat, jabatan gubernur diperoleh dari mandat rakyat, bukan mandat korporasi. Jangan sampai pemerintah begitu cepat membuka pintu bagi investor, tetapi lambat mendengar suara masyarakat yang sedang mempertahankan tanah dan kehidupannya. Gubernur tidak boleh lebih takut kehilangan investor daripada kehilangan kepercayaan rakyat,” tegas Jibran, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, mandat kepemimpinan yang diperoleh melalui proses demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas dukungan elektoral, melainkan merupakan tanggung jawab untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat selama masa pemerintahan berlangsung.

“SDK harus memahami bahwa rakyat bukan objek kekuasaan, bukan pula sekadar angka dalam perolehan suara Pilkada. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Karena itu, jangan hanya mengingat rakyat setiap lima tahun ketika membutuhkan suara mereka, lalu mengabaikan jeritan mereka ketika tanah, sumber air, dan ruang hidupnya terancam,” tegasnya.

Jibran menyebut penolakan masyarakat Botteng dan Takandeang memiliki alasan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan sosialisasi, karena warga mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan, sumber air, lahan produktif, kepastian kepemilikan tanah, serta kehidupan generasi mendatang.

BACA JUGA  Kapolda Sulbar Hadiri Buka Puasa, Apresiasi Capaian Gemilang SDK-JSM

Sorotan tersebut semakin menguat setelah pertemuan Pemprov Sulbar bersama PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Badan Industri Mineral (BIM), dan Forkopimda pada 19 November 2026 membahas perkembangan kegiatan eksplorasi LTJ.

Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa pengeboran tahap pertama telah mencapai 72 titik, sementara rencana penambahan sebanyak 630 titik berikutnya turut menjadi perhatian PKC PMII Sulawesi Barat.

Jibran mempertanyakan urgensi rencana perluasan pengeboran tersebut ketika keberatan masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang jelas dan dapat diterima oleh warga terdampak.

“Ini kontradiksi yang harus dijelaskan pemerintah. Bagaimana mungkin rencana penambahan 630 titik pengeboran dibicarakan ketika keberatan masyarakat belum memperoleh penyelesaian yang jelas? Apakah pembangunan sedang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat atau justru memperluas kepentingan industri ekstraktif? Jangan sampai investasi dihitung sebagai keuntungan, sementara risiko ekologis dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Jangan jadikan jargon hilirisasi dan investasi strategis sebagai alasan untuk mengabaikan suara rakyat. Pemerintah seharusnya memastikan korporasi tunduk pada kepentingan publik, bukan membuat masyarakat berhadapan sendirian dengan kekuatan korporasi,” lanjutnya.

Atas dasar itu, PKC PMII Sulawesi Barat mendesak Gubernur Suhardi Duka mengambil sikap terbuka dan tegas terhadap penolakan masyarakat serta memastikan seluruh keberatan warga ditindaklanjuti secara transparan sebelum pengembangan proyek memasuki tahapan berikutnya.

Jibran juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah serta lingkungan hidup, sehingga kepentingan investasi tidak ditempatkan di atas keselamatan dan masa depan warga.

Ia menegaskan, pemerintah harus menentukan sikap secara jelas dalam polemik LTJ Mamuju, apakah benar-benar mengutamakan perlindungan masyarakat atau justru terus membuka ruang bagi pengembangan proyek yang masih mendapat penolakan warga.

BACA JUGA  Jelang Lebaran, Polsek Malunda Perketat Pengamanan SPBU, BBM Dipastikan Aman

“Jabatan gubernur hanya sementara, tetapi tanah yang dirampas, sumber air yang rusak, dan ruang hidup yang hancur dapat menjadi penderitaan lintas generasi. Jangan sampai SDK dikenang sebagai gubernur yang berhasil membuka jalan bagi investasi, tetapi gagal berdiri ketika rakyatnya sendiri membutuhkan perlindungan. Sejarah tidak hanya akan mencatat berapa besar investasi yang masuk ke Sulawesi Barat, tetapi juga akan mencatat bagaimana pemerintah memperlakukan rakyatnya ketika mereka berjuang mempertahankan tanah dan kehidupannya”, tutup Khalil Jibran.*(Arl)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest news

Related news