RIAU, Sulbar.toBagoes.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dua perusahaan di Provinsi Riau dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare serta menguasai kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) seluas 42 hektare.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan, sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagai aset negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terkait sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan.
Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap keberlangsungan habitat gajah Sumatera sebagai salah satu satwa dilindungi.
Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara, tanpa menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Pada saat yang sama, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi setelah menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan fasilitas pengolahan tersebut diduga turut mendorong peningkatan perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, sehingga diperlukan langkah penertiban guna menghentikan aktivitas yang berpotensi memperluas kerusakan lingkungan.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan permohonan tersebut, disertai penguasaan kembali areal PKS dan kebun kelapa sawit milik PT GSL.
Penertiban ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan, mengingat kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, menurunkan kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.
Pemerintah menegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan tersebut harus diikuti pengawasan berkelanjutan dan langkah pemulihan ekosistem, khususnya untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta habitat gajah Sumatera.
Kegiatan penertiban ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya BPKP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, TNI, Pemerintah Provinsi Riau, serta unsur terkait lainnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mengembalikan fungsi hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan aset negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*(Rls)


