Jakarta – Rapat TNI–Polri Tahun 2026 yang digelar di Istana Negara menjadi momentum penting penguatan sinergitas antar institusi strategis negara. Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden RI tersebut membahas soliditas TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan nasional ke depan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kekompakan TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di tengah dinamika geopolitik global, keamanan dalam negeri, serta agenda pembangunan nasional jangka menengah. Ia menekankan koordinasi lintas institusi harus terus diperkuat tanpa mengganggu fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan komitmen TNI untuk terus menjaga profesionalisme dan netralitas. Ia menilai sinergi TNI–Polri menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghadapi potensi ancaman keamanan di masa mendatang.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sinergitas TNI–Polri, dengan catatan penting terkait posisi kelembagaan Polri.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di luar struktur kementerian agar independensi dan profesionalisme penegakan hukum tetap terjaga.
“Kami mendukung penuh penguatan sinergi TNI–Polri. Namun Polri harus tetap berdiri sebagai institusi independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. Hal ini penting agar Polri tidak terseret kepentingan politik serta tetap fokus pada penegakan hukum dan perlindungan masyarakat,” tegas Rahmad Sukendar, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan amanat reformasi dan konstitusi yang tidak boleh diabaikan. Penempatan Polri di bawah kementerian dinilai berpotensi melemahkan independensi institusi sekaligus menurunkan kepercayaan publik.
BPI KPNPA RI juga mengapresiasi komitmen Presiden RI dalam menjaga keseimbangan peran TNI dan Polri agar tetap solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat TNI–Polri Tahun 2026 diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan keamanan nasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan negara.
Sumber Berita: Tim Redaksi
Editor: Sadiman
