Tag: #SP3KPK

Jakarta, toBagoes Sulbar - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp 2,7 triliun, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai langkah KPK tersebut mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, terlebih perkara dimaksud telah naik ke tahap penyidikan. “Kasus dengan dugaan kerugian negara triliunan rupiah tiba-tiba dihentikan. Publik berhak mengetahui secara terang-benderang apa dasar hukumnya. Jika KPK tidak terbuka, wajar kepercayaan publik...