Tag: #ReformasiHukum

Jakarta, toBagoes Sulbar - Pemerintah menyampaikan penjelasan resmi terkait pembaruan sistem hukum pidana nasional yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP, Senin pagi (5/1/2026). KUHP yang telah disahkan dan diundangkan pada Januari 2023 dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026. Penerapan ini menandai fase penting reformasi hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan nilai Pancasila, HAM, dan perkembangan masyarakat. Dalam penjelasannya, pemerintah menegaskan bahwa KUHP baru membedakan secara tegas antara kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan yang menyerang harkat serta...