Tag: #KepastianHukum

Majene - Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa menyoroti tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan di Kantor ATR/BPN Majene. Kondisi ini dinilai berdampak pada lambannya proses pelayanan serta menghambat kinerja para PPAT dalam memberikan kepastian kepada masyarakat. Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) IPPAT yang digelar di Rumah Mangrove, Pantai Dato Majene, Kamis (16/4/2026). Dalam forum itu, para pengurus IPPAT menilai ketiadaan SOP membuat proses pelayanan menjadi tidak transparan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. IPPAT menegaskan bahwa sebagai mitra pemerintah...