Sadiman Pakayu : Mafia Tanah di Sulbar Semakin Mencengkeram dan Terorganisir

TOBAGOES SULBAR / MAMUJU, Sulbar – Sadiman Pakayu selaku Satgas anti mafia tanah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sulawesi Barat (Sulbar) menyampaikan kepada awak Media melalui sambungan whatsApp bahwa mafia tanah di Sulbar semangkin mencengkeram dan benar-benar bernyali serta diduga terorganisir.

Padahal, kata Sadiman Pakayu sudah cukup jelas program Presiden Prabowo Subianto dalam setiap menyampaikan sambutan di Istana Negara selalu me-warning penegak hukum untuk menggebuk mafia tanah.

Namun tetap saja mafia tanah masih melakukan aksinya dengan mengambil dan menguasai tanah milik warga masyarakat yang disinyalir tanpa adanya reaksi dari aparat penegak hukum.

“Sudah banyak warga yang menyampaikan kepada Satgas BPI KPNPA RI untuk bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan lahan warga yang diakui dan dikuasai kelompok mafia,” kata Sadiman Pakayu. Jum.at (16/5/2025).

Sadiman Pakayu menuturkan, lahan mereka di wilayah Sulawesi Barat dikuasai para mafia  berkolaborasi dengan oknum aparat dan patut diduga telah menjadi ladang pencarian ‘cuan’ atau keuntungan bagi para mafia sejak lama.

“Ada beberapa warga di daerah Mamuju dan Pasangkayu sudah bolak-balik melapor kepada pihak kepolisian, dan juga sudah bertahun-tahun, ada warga yang berjuang dalam mengurus lahan miliknya namun tetap tidak mendapatkan kepastian hukum tetap. Yang lebih miris kebalikan nya ada warga masyarakat yang malah ditetapkan sebagai tersangka, padahal mereka itu adalah yang punya lahan dan ada surat nya,” tuturnya.

Dijelaskan Sadiman Pakayu, dalam mengurus masalah lahan sangat sulit, ada dijumpai warga dan pengacaranya sudah bolak-balik kantor polisi, tapi sampai sekarang Laporan yang disampaikan warga tersebut masih nihil. Sudah bertahun-tahun.

“Ada lahan warga masyarakat yang luas nya puluhan hektare, bahkan saat ini sudah ada berdiri salah satu bangunan besar. Tetapi warga masyarakat yang memiliki hak atas tanah nya tersebut tidak menikmati uang penjualan. Karena lahan miliknya sudah dijual orang lain,” jelasnya.

Lanjut Sadiman Pakayu, ada lagi lahan milik warga belum pernah dijual ternyata sudah beralih kepemilikan kepada investor luar negeri, sama sekali tidak diketahui darimana mereka membeli. ,”Surat apa yang dijadikan alas hak jual belinya,” ujar Sadiman Pakayu.

Sadiman Pakayu berharap, Satgas mafia tanah kepolisian maupun dari Kementrian ATR / BPN harus bergerak profesional agar kepercayaan publik terus terjaga. Jangan sampai banyak laporan mandek.

“Mafia dan jejaringnya harus ditangkap dan dipajang di hadapan publik. Jangan hanya pelaku kriminal jalanan yang dipajang. Sudah banyak warga menjadi korban mafia di Sulawesi dan merugi,” harapnya.

Masih kata Sadiman Pakayu, temuan dari Satgas BPI KPNPA RI, sendiri ada sertifikat double karena adanya penyerobotan.

“Kasihan, korbannya masyarakat kecil. Jadi keberadaan mafia bukan hanya isu belaka. Masih ada oknum yang berkeliaran menipu masyarakat hingga saat ini,” paparnya.

Ia juga meminta terkait dugaan keterlibatan mafia di wilayah Sulawesi Barat, sudah waktu nya Kapolda Sulbar dan Jajaran nya melakukan penelusuran ke lapangan.

“Kapolda Sulbar harus segera tugaskan jajarannya untuk koordinasi di Polres Polres terkait adanya aduan masyarakat tersebut,” pintanya.

Besar harapan, tutur Sadiman Pakayu agar Bareskrim bisa menyapu bersih oknum-oknum mafia yang bermain dalam program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Bukan tanpa alasan, sekelas Presiden Prabowo Subianto yang memberi instruksi kepada Jajaran Penegak Hukum saja masih terkendala dan masih saja ada masalah lahan yang diserobot maupun dikuasai akibat perbuatan para mafia,” tuturnya.

Diakhir Ia berharap, Satgas dapat segera menyelesaikan masalah yang cukup pelik. Dan belum berjalan sesuai dengan trek yang benar.

“Ya itu yang harus dioptimalkan Satuan Tugas untuk kejar para mafia dan kroninya karena masalah lahan segala macam sudah presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Polri dan BPN untuk diselesaikan,” harapnya.

Dalam waktu dekat Sadiman Pakayu akan ke Jakarta bertemu dengan Kabareskrim Polri dan Kementrian ATR/ BPN maupun Menkopolkam dalam rangka menindaklanjuti adanya aduan masyarakat yang disampaikan kepada Satgas Anti Mafia Tanah BPI KPNPA RI Propinsi Sulawesi Barat. (Sdm)