Jakarta, toBagoes Sulbar – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp 2,7 triliun, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai langkah KPK tersebut mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, terlebih perkara dimaksud telah naik ke tahap penyidikan.
“Kasus dengan dugaan kerugian negara triliunan rupiah tiba-tiba dihentikan. Publik berhak mengetahui secara terang-benderang apa dasar hukumnya. Jika KPK tidak terbuka, wajar kepercayaan publik dipertanyakan,” tegas Rahmad Sukendar, Senin (29/12/2025).
Rahmad juga menyoroti fakta bahwa SP3 atas perkara tersebut telah diterbitkan sejak Desember 2024, namun baru diketahui publik belakangan ini. Menurutnya, keterlambatan informasi itu memperkuat kesan tertutup dalam penanganan perkara besar.
“Kenapa tidak diumumkan sejak awal? Ini bukan kasus kecil, melainkan perkara besar dengan dampak luas. Keterbukaan adalah kewajiban moral dan hukum KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmad mendesak KPK untuk menjelaskan secara rinci proses internal penghentian penyidikan, mulai dari mekanisme pengambilan keputusan hingga dasar hukum yang digunakan.
“Apakah keputusan ini diambil melalui rapat pimpinan? Siapa saja yang terlibat? Apa pertimbangan hukumnya? Semua harus dibuka ke publik, bukan sekadar alasan normatif,” tegasnya.
Rahmad juga meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK agar tidak bersikap pasif dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan SP3 tersebut.
“Dewas jangan hanya menjadi pajangan. Jika fungsinya mengawasi, maka pengawasan harus dilakukan secara serius. Jangan biarkan kasus besar dihentikan tanpa pengawasan ketat,” kata Rahmad.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan internal berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi nasional.
“Kalau kasus triliunan rupiah bisa dihentikan begitu saja, publik akan bertanya: masih seriuskah negara memberantas korupsi?” tandasnya.
Sementara itu, KPK melalui Juru Bicara Budi membenarkan bahwa SP3 atas perkara dugaan korupsi izin tambang Konawe Utara telah diterbitkan sejak 2024. KPK menyebut penghentian penyidikan dilakukan karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti, khususnya terkait penghitungan kerugian keuangan negara untuk penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, faktor daluwarsa perkara dugaan suap dengan tempus tahun 2009 juga menjadi salah satu pertimbangan. Namun demikian, alasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik terkait dihentikannya kasus korupsi bernilai triliunan rupiah.
Editor: Sadiman
