Jakarta, toBagoes Sulbar – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap kondisi internal Polri yang dinilainya semakin menjauh dari harapan publik. Ia menyoroti fenomena banyaknya perwira yang justru menjadi “Pangkodamar” — Panglima Komando dalam Kamar — ketimbang tampil sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, jabatan yang seharusnya menjadi jembatan antara polisi dan rakyat kini berubah menjadi “tembok kokoh” yang sulit ditembus masyarakat biasa.
“Banyak warga ingin bertemu kapolsek, kapolres, kapolda hingga pejabat utama Polri, tapi sulitnya luar biasa. Ironisnya, bagi kelompok cukong begitu mudah,” tegas Rahmad.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut tak hanya melukai rasa keadilan publik tetapi juga menggerus martabat Polri di mata rakyat.
Rahmad menyebut bahwa masyarakat sangat merindukan sosok jenderal yang sederhana, humanis, dan hadir langsung di tengah rakyat. Ia mencontohkan Irjen Pol Umar Septono, figur yang dikenal rendah hati, peduli sosial, dan selalu turun langsung melayani masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa hingga kini teladan moral setinggi Jenderal Hoegeng belum lahir kembali di tubuh Polri.
“Sosok jenderal Hoegeng itu belum ada penggantinya,” ucap Rahmad.
Rahmad menilai pertemuan Kapolri dengan seluruh Kasatwil se-Indonesia harus menjadi momentum reformasi total Polri. Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti pada ceramah, wacana, atau seremonial semata.
“Agenda Kapolri harus jadi titik balik. Reformasi Polri wajib terukur, konsisten, dan dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa para Kasatwil memegang peran kunci dalam memulihkan kehormatan institusi, terutama di tengah maraknya kasus-kasus yang menyeret oknum kepolisian.
“Pastikan internal bersih. Jangan sampai kantor polisi malah jadi sumber masalah baru. Penegakan hukum harus imparsial,” tegasnya.
Salah satu sorotan paling keras Rahmad adalah fenomena gaya hidup hedon, flexing, hingga endorse di media sosial yang dilakukan sebagian anggota Polri.
“Sudahi budaya flexing. Polisi harus hidup sederhana. Rakyat ingin aparat berintegritas, bukan pamer harta,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa reformasi mental tak mungkin berjalan jika budaya pamer kemewahan tidak diberantas total dari tubuh Polri.
Menurut Rahmad, indikator paling nyata dari reformasi Polri bukan pidato pejabat atau jargon internal, tetapi pelayanan publik yang manusiawi dan mudah diakses.
“Rakyat ingin polisi yang melayani dengan hati, bukan mempersulit dan bukan menunggu viral dulu baru bergerak,” tegasnya.
Perubahan harus menyasar hingga level terbawah: Polda, Polres, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas.
Rahmad mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran anggota, baik pungli, penyalahgunaan jabatan, maupun perilaku tidak profesional.
“Jangan ada kompromi. Segelintir oknum jangan dibiarkan merusak nama institusi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Rahmad menegaskan bahwa pertemuan besar Kapolri dan Kasatwil harus menghasilkan langkah konkret.
Ia juga memberi peringatan keras bahwa gaya hidup hedon sebagian pejabat Polri adalah ancaman nyata bagi masa depan institusi.
“Jika hedonisme tidak dihentikan, tinggal menunggu waktu kehancuran Polri yang kita cintai,” tegasnya.
Rahmad mengingatkan bahwa para pendahulu Polri telah bekerja keras membangun citra kepolisian, namun generasi baru justru berisiko merusaknya jika tak kembali ke jati diri sebagai pelayan masyarakat.
“Ini momentum penting. Reformasi harus nyata, bukan retorika,” pungkasnya.
Sumber Berita: Tim Redaksi
Editor: Sadiman
