Polewali Mandar, toBagoes Sulbar – Kapolres Polewali Mandar (Polman), AKBP Anjar Purwoko, menerima kunjungan resmi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di ruang kerjanya, Kamis (24/7/2025). Kunjungan ini menjadi forum strategis untuk membahas penanganan pasca eksekusi lahan yang sempat diwarnai bentrokan di Dusun Palluddai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian.
Komisioner Kompolnas Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A. memimpin kunjungan bersama anggota: Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., Reko Indro Sasongko, S.H., M.M. (Kabag Duknis), Rizal Permana, S.H., M.H. (Spri Anggota Kompolnas), Flamanda Tanpomuri, M.Si. (Staf Sekretariat).
Turut mendampingi dari jajaran Polda Sulbar: KOMBES Pol Enday Sudrajat, S.H., M.H. (Irwasda), KOMBES Pol Eko Suroso, S.I.K. (Kabid Propam), KOMBES Pol Agus Nugraha, S.H., S.I.K., M.H. (Dirkrimum), KOMBES Pol Lalu Moh Syahir Arif, S.I.K., M.M. (Auditor 1).
Dari Polres Polman hadir pula: Kabag Ops Najamuddin, S.Pd, Kasat Reskrim Budi Adi, S.H., S.Sos., M.H., PS Kasat Intelkam IPTU Haspar, S.H., PS Kasiwas IPTU Budi Santoso, PS Kasi Propam IPTU Kasman, sejumlah personel Polres Polman lainnya Serta Kepala Desa Katumbangan Lemo, Hasbih, S.P..
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolres Polman tersebut menjadi momentum penting untuk membahas tentang Pelaksanaan Eksekusi lahan di Dusun Palluddai Desa Katumbangan Lemo dan Penganiayaan yang di alami oleh Kapuskesmas Alu Jamaluddin serta penegakan hukum yang berkeadilan
Dalam sambutannya, Kapolres Polman Akbp Anjar Purwoko menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan yang responsif terhadap masyarakat.
Dalam kunjungannya, Tim Kompolnas mendapatkan pemaparan dari Kapolres Polman Akbp Anjar Purwoko mengenai Pelaksanaan Eksekusi sampai dengan terjadinya Penganiayaan yang di Alami Oleh Kapuskesmas Alu Jamaluddin dan langkah-langkah yang di laksanakan sebelum Pelaksanaan Eksekusi, Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi yang mendapatkan Perlawanan dari Pihak Tergugat.
Dari Perlawanan Pihak Tergugat Pada Pelaksanaan Eksekusi sehingga 10 Personil Pengamanan mengalami Luka Akibat Pelemparan batu dan Bom Molotov yang di lakukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Pengamanan dalam hal ini Polres Polman mengamankan 14 Orang Pelaku dalam Insiden Kericuhan tersebut.
Dalam Rencana Permintaan Pengamanan eksekusi yang di layangkan oleh Pemohon tersebut sudah diketahui oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sejak tahun 2023.
Informasi ini mencuat saat dua Komisioner Kompolnas RI melakukan kunjungan langsung ke lokasi, menyelidiki insiden bentrok antara aparat dan warga yang menolak eksekusi.
Salah satu komisioner, Irjen Pol. (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A., menyebut bahwa pihak penggugat sudah melayangkan laporan kepada Kompolnas sejak tahun lalu.
Laporan tersebut berkaitan dengan permintaan pengamanan dari Polres Polewali Mandar, yang saat itu belum ditindaklanjuti. Akibatnya, eksekusi urung dilakukan pada 2023.
Namun pada tahun 2025, saat eksekusi akhirnya dilakukan, terjadi perlawanan dari pihak tergugat yang berujung bentrokan dan menyebabkan sejumlah korban luka, baik dari warga maupun aparat kepolisian.
Kompolnas menegaskan, proses pengamanan yang dilakukan aparat saat eksekusi di Palluddai telah sesuai dengan prosedur tetap (SOP). Mereka juga membantah adanya dugaan salah tangkap terhadap seorang warga bernama Jamaluddin.
“Tidak benar ada salah tangkap. Justru saudara Jamaluddin merupakan korban pengeroyokan oleh massa dari pihak tergugat saat bentrokan terjadi. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan,” tegas Ida Oetari.
Beliau juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui kinerja yang profesional dan transparan.
Sementara itu, tim Kompolnas yang di Pimpin oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi upaya Polres Polman dalam menjaga stabilitas keamanan serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Kompolnas juga mendorong jajaran kepolisian daerah khususnya Polres Polman agar terus melakukan pembenahan dan berinovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kompolnas dalam rangka memonitor kinerja kepolisian serta memperkuat sinergi antara masyarakat, kepolisian, dan lembaga pengawas eksternal dalam mewujudkan keadilan hukum yang transparan dan merata. (Sdm)
