Jakarta, toBagoes Sulbar – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah komprehensif untuk meredam gelombang unjuk rasa yang belakangan marak di berbagai daerah. Ia menilai, pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis agar potensi tindakan anarkis tidak semakin meluas.
Dalam keterangannya kepada wartawan di kantor BPI KPNPA RI, Minggu (31/8/2025), Rahmad menekankan bahwa Presiden Prabowo bersama jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) memiliki peran strategis untuk mengundang seluruh elemen bangsa – mulai dari tokoh masyarakat, ormas, hingga ulama – guna menjaga keutuhan NKRI.
“Bangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, terutama di sekitar Polres maupun kantor DPR. Upaya ini penting untuk meredam potensi eskalasi massa,” tegas Rahmad.
Menurutnya, pola pengamanan unjuk rasa yang bersifat represif justru berpotensi memperbesar kebencian masyarakat terhadap aparat kepolisian. Karena itu, Rahmad berharap Presiden Prabowo bisa memastikan pendekatan humanis diterapkan, agar gesekan di lapangan dapat dicegah sejak dini.
“Pengamanan tanpa kekerasan akan menghadirkan polisi sebagai pelindung, bukan lawan. Justru masyarakat bisa melihat polisi hadir dengan hati, bukan dengan kekuatan semata,” tambahnya.
Rahmad juga menekankan pentingnya sinergi aparat dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Deteksi dini terhadap kelompok anarkis, menurutnya, hanya dapat berjalan maksimal jika ada kolaborasi erat antara aparat dan warga.
Selain itu, ia menyoroti perlunya perencanaan matang dalam setiap pengamanan unjuk rasa. “Kesiapan yang baik harus diiringi doa yang baik. Setiap langkah pengamanan adalah ibadah, menjaga wilayah dengan tekad kuat dan niat tulus untuk kemaslahatan umat,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan bahaya lanjutan dari aksi anarkis yang dibiarkan. Menurut Rahmad, masyarakat yang resah bisa saja melakukan perlawanan balik terhadap massa, sehingga berpotensi memicu “hukum rimba” di lapangan.
“Semua ini bisa diselesaikan jika pemerintah mau duduk bersama. Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi penengah, membuka dialog yang jujur dan terbuka dengan seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan cara itu gejolak bisa diredam dan perpecahan bangsa bisa dihindari,” pungkasnya.
Sumber Berita: Tim Redaksi
Editor: Sadiman
