Mamuju, toBagoes Sulbar – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan produksi jagung yang kian kompleks, Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara Polda Sulbar dan BPS dalam penyediaan data akurat guna mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) — terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, pertanian, dan keamanan pangan di wilayah Sulbar.
Dalam arahannya, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan bahwa kepolisian membutuhkan data yang valid dan terkini dari berbagai sektor, termasuk pertanian dan ekonomi, agar kebijakan pengamanan dapat berjalan tepat sasaran.
“Kami butuh data yang presisi, terutama dalam sektor pangan dan ekonomi daerah. Ketahanan pangan adalah bagian dari stabilitas keamanan nasional, dan data dari BPS menjadi elemen kunci dalam mewujudkan itu,” tegas Kapolda Sulbar.
Ia juga menyoroti tantangan besar dalam produksi jagung, di mana target provinsi sebesar 900 ton per tahun masih jauh dari capaian aktual sekitar 600 ton per tahun.
“Gap produksi ini perlu diatasi dengan koordinasi yang kuat antarinstansi, terutama dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi,” tambahnya.
Salah satu isu krusial yang disampaikan Kapolda adalah adanya disparitas data antara hasil lapangan dan laporan yang diterima Mabes Polri. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari BPS Sulbar dalam memvalidasi serta memperbarui data mengenai lokasi, luas lahan, dan tingkat produktivitas jagung di setiap kabupaten.
Selain faktor data, harga jagung yang mencapai Rp 6.500 per kilogram di tingkat tengkulak juga disebut sebagai tantangan serius yang dapat menekan margin keuntungan petani. Kapolda menekankan perlunya sinergi antarinstansi dalam melindungi petani dari praktik ekonomi yang tidak sehat.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat menyambut baik inisiatif sinergitas tersebut dan menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh langkah Polda Sulbar.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
Stabilitas Ekonomi: Kondisi ekonomi Sulbar dinilai cukup stabil dan sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional.
Metodologi Akurat: BPS menggunakan metode ubin (sampel 2,5 meter) dalam menghitung hasil panen per hektare dengan rata-rata produksi jagung mencapai 5 ton/hektare.
Evaluasi Lapangan: BPS akan menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang data produksi jagung agar lebih akurat dan representatif.
Faktor Produksi: Produksi jagung sangat dipengaruhi musim, harga pasar, dan jenis tanaman pesaing. Tren tanaman nilam yang sempat lebih menguntungkan dibanding jagung menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian pola tanam.
Statistisi Ahli Madya BPS Sulbar menambahkan bahwa data jagung diambil dari Survei Tanaman Pangan (HKSA), Sensus Pertanian (ST) 2023, dan hasil kolaborasi dengan Dinas Pertanian. Luas panen jagung pipilan di Sulawesi Barat pada 2022 tercatat sekitar 5.671 hektare, namun tren tahun 2025 menunjukkan penurunan akibat cuaca ekstrem dan keterbatasan bibit unggul.
Sementara itu, Karo SDM Polda Sulbar menyoroti rendahnya produktivitas di wilayah Mamuju yang hanya mencapai 2 ton per hektare, disebabkan faktor kualitas tanah dan bibit yang tidak seragam. Ia menegaskan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjamin ketersediaan bibit berkualitas dan pupuk tepat guna.
Audiensi ini menghasilkan kesepahaman strategis bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu pertanian, tetapi juga bagian integral dari keamanan nasional.
Kapolda menegaskan, Polda Sulbar siap menjadi garda pengamanan data dan distribusi pangan, sementara BPS bertanggung jawab dalam akurasi dan pembaruan data produksi.
“Dengan data yang presisi dan koordinasi yang solid, kita bisa pastikan Sulawesi Barat tangguh menghadapi tantangan pangan,” tutup Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta.
Kegiatan ini menjadi langkah awal kolaboratif antara institusi keamanan dan lembaga statistik dalam menghadapi krisis pangan global, menjaga kesejahteraan petani, dan memastikan ketahanan ekonomi daerah tetap kokoh.
Sumber Berita: Humas Polda Sulbar
Editor: Sadiman
