Palu, toBagoes Sulbar – Polemik besar kembali menyeruak di Sulawesi Tengah. Pemilihan Ketua KONI Sulteng yang berlangsung aklamasi dinilai sarat dengan intervensi politik, lantaran kursi ketua jatuh ke tangan Fatur, putra Gubernur Sulteng. Kejadian ini memicu perbincangan hangat di kalangan publik dan dunia olahraga daerah.
Tak berhenti di situ, dugaan praktik monopoli proyek di lingkup SKPD Sulteng juga menyeruak. Sejumlah kepala dinas disebut-sebut terang-terangan mengarahkan rekanan untuk menghubungi Aditia Bayu Pratama (ponakan Gubernur) sebagai pengendali paket proyek. Bahkan, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pertanian disebut mengeluarkan ucapan senada, bahwa segala urusan paket “satu pintu” harus melalui Bayu.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan serius tentang adanya sentralisasi kendali anggaran di tangan kerabat dekat Gubernur. “Bukan hanya di satu dinas, tetapi pola yang sama terjadi di hampir semua OPD. Ini berbahaya bagi transparansi dan akuntabilitas,” ungkap sumber internal yang enggan disebut namanya.
Menanggapi isu ini, BPI KPNPA RI melalui Ketua Sulteng Robby Ibrahim mendesak KPK untuk memanggil Aditia Bayu Pratama dan para kepala dinas terkait. “KPK tidak boleh tinggal diam. Jika benar ada pengaturan anggaran lewat satu pintu oleh ponakan Gubernur, ini jelas bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang harus diusut tuntas,” tegas Robby, Sabtu (27/9/2025).
Kasus dugaan intervensi politik dan monopoli proyek oleh lingkaran keluarga Gubernur ini diprediksi akan menjadi badai politik dan hukum baru di Sulteng, sekaligus ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di tanah kaili.
(*)
