Mamuju Tengah, toBagoes Sulbar – Skandal penipuan bermodus proyek pemerintah kembali menyeruak, kali ini menyeret nama Syamsul Bahri, yang diduga kuat sebagai orang dekat Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Dengan mengatasnamakan proyek penunjukan langsung (PL) tahun anggaran 2025, Syamsul diduga menipu warga sipil dan meraup keuntungan ilegal puluhan juta rupiah.
Korban bernama Rizaldi (26), warga Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, mengaku mengalami kerugian Rp49,5 juta setelah dijanjikan dua paket proyek: pembangunan jalan tani dan pengadaan mesin katinting, dengan nilai pagu yang diklaim antara Rp190 juta hingga Rp200 juta.
“Dia yakinkan saya bahwa proyek ini milik pemerintah dan akan segera berjalan bulan depan. Saya percaya karena dia mengaku dekat dengan Ketua DPRD Pasangkayu,” ujar Rizaldi.
Namun setelah uang muka ditransfer – masing-masing Rp26 juta ke rekening BRI atas nama Irfandi Y RM, dan Rp23,5 juta ke rekening BNI atas nama Syamsul Bahri – proyek yang dijanjikan tak pernah dimulai. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada kegiatan fisik, bahkan surat perintah kerja pun tak kunjung keluar. Syamsul hanya memberi janji kosong, tanpa realisasi di lapangan.
“Sudah berkali-kali saya hubungi, tapi jawabannya hanya janji-janji. Tidak ada kepastian. Sekarang saya siap melapor ke pihak berwajib dan sudah pegang bukti transfer,” tegas Rizaldi.
Kasus ini menambah daftar panjang penipuan berkedok proyek pemerintah, terutama dalam skema penunjukan langsung (PL) yang rawan disalahgunakan. Modus serupa kerap muncul menjelang tahun anggaran berjalan, memanfaatkan celah dan kelemahan sistem pengawasan di tingkat daerah.
Jika benar terbukti Syamsul Bahri adalah rekan dekat Ketua DPRD Pasangkayu, maka ini bukan sekadar persoalan pidana individu, tapi juga bisa menyeret nama institusi politik ke dalam pusaran skandal moral dan integritas.
Masyarakat pun diimbau waspada dan tidak mudah percaya pada tawaran proyek pemerintah tanpa dokumen resmi dan kejelasan administrasi. Aparat penegak hukum didesak segera bertindak tegas, agar praktik seperti ini tidak terus berulang dan merugikan warga kecil yang mencari penghidupan secara jujur.
(*)
