Mamasa, toBagoes Sulbar – Uji kesesuaian jabatan (job fit) terhadap sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Mamasa menuai sorotan tajam publik. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mamasa (HMI Mamasa) mendesak panitia seleksi (Pansel) untuk segera dievaluasi menyusul dugaan ketidaktransparanan dan politisasi dalam proses tersebut.
“Sudah beberapa hari kami mengamati riak-riak publik terhadap ekspansi kebijakan yang mengundang kontroversi itu. Kacamata kami memandang ini sebagai bagian dari politisasi obral jabatan di lingkaran Pemda Kabupaten Mamasa,” tegas Arifin Djalil, Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Selasa (15/10/2025).
Arifin menilai Pansel hanyalah alat untuk memuluskan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Ia menyebut minimnya keterbukaan informasi publik menjadi indikasi kuat adanya aktor utama di balik kebijakan tersebut.
“Ketidakterbukaan informasi publik di tubuh Pansel mengindikasikan adanya aktor utama di balik kebijakan itu. Kami menduga ini sarat nepotisme yang semestinya tidak dipertontonkan oleh pihak yang seharusnya netral,” ujarnya.
Menurutnya, Pansel seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun kenyataannya, hal itu justru diabaikan, sehingga memperkuat dugaan publik soal “perselingkuhan kebijakan” di balik layar.
“Oleh karena itu, Pansel harus segera dievaluasi,” sambung Arifin, Ketua HMI Mamasa.
Ia juga memperingatkan, jika Pansel tidak segera dievaluasi, maka dugaan publik akan semakin menguat dan dapat menimbulkan gelombang protes yang lebih besar.
Sumber Berita: Riki
Editor: Sadiman
