Jakarta, toBagoes Sulbar – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melontarkan kritik keras terhadap Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam menangani maraknya aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa pihaknya telah sejak lama menyuarakan dan melaporkan dugaan kuat praktik tambang ilegal di wilayah Sumbar. Namun, hingga waktu yang cukup panjang, Bareskrim Polri disebut belum juga menurunkan tim untuk melakukan penanganan langsung di lapangan.
“Kami sudah sejak awal bersuara lantang dan menyampaikan laporan resmi terkait tambang ilegal di Sumatera Barat. Tetapi Bareskrim tidak turun ke lapangan. Ironisnya, baru bergerak setelah Andre Rosiade, anggota DPR RI, datang langsung ke Bareskrim,” ujar Rahmad Sukendar, Rabu (14/1/2026).
Rahmad mengungkapkan bahwa selama Bareskrim belum turun tangan, penanganan kasus tambang ilegal hanya dilakukan oleh Polda setempat. Meski beberapa aktivitas tambang ilegal sempat dihentikan, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.
“Yang dihentikan hanya aktivitas di lapangan. Tidak ada satu pun pemodal atau aktor intelektual yang ditangkap dan diproses hukum. Ini menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Menurut Rahmad, tidak tersentuhnya para pemodal besar justru memperkuat dugaan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu. Kondisi ini membuat penegakan hukum terkesan tebang pilih dan hanya menyasar pekerja lapangan.
“Jika yang disentuh hanya pekerja kecil sementara pemodalnya aman, tambang ilegal akan terus hidup. Negara dirugikan, lingkungan rusak, dan hukum kehilangan wibawanya,” tambah Rahmad.
Meski menyampaikan kritik tajam terhadap Bareskrim Polri, BPI KPNPA RI tetap memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumbar.
“Kami mengapresiasi Kapolda Sumbar yang mampu menjaga kamtibmas tetap kondusif. Namun kami berharap penegakan hukum dapat berani naik kelas dengan menyentuh pemodal dan aktor intelektual tambang ilegal,” tandasnya.
BPI KPNPA RI menegaskan akan terus mengawal kasus tambang ilegal di Sumatera Barat hingga penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Editor: Sadiman
