Palu, toBagoes Sulbar – Dugaan skandal besar mengguncang tubuh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Satgas Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah (Sulteng) Robby, secara tegas meminta Presiden RI agar segera menurunkan tim pengawas dari BPK RI Pusat untuk menyelidiki dugaan gratifikasi dan permainan opini audit WTP terhadap sejumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Robby mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum BPK RI Sulteng dalam melindungi beberapa kepala daerah yang semestinya diproses hukum karena diduga menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara. Ironisnya, daerah-daerah tersebut justru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Ini bukan persoalan sepele. Kami menduga ada permainan gratifikasi dan kolusi tingkat tinggi. Temuan LSM dan BPK sendiri menunjukkan potensi kerugian negara yang besar, tapi entah kenapa, malah dikawal dengan WTP. Kami mendesak Presiden untuk segera bertindak,” tegas Robby, Sabtu (19/7/2025).
Lebih jauh, Robby menyatakan siap menyerahkan data dan bukti pendukung kepada Presiden, BPK RI Pusat, dan lembaga penegak hukum untuk mengungkap praktik busuk yang diduga terjadi secara sistemik.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, juga angkat bicara. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah investigatif yang dilakukan oleh Satgas Sulawesi Tengah dan meminta agar semua pihak di BPK, baik pusat maupun daerah, dibuka akses pengawasannya secara total.
“Kalau benar ada permainan opini audit demi melindungi pejabat daerah yang korup, maka itu adalah penghianatan terhadap amanah rakyat. Kami di BPI KPNPA RI siap mengawal proses ini sampai tuntas. BPK harus bersih, tidak boleh jadi sarang gratifikasi,” tegas Rahmad Sukendar dari Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa praktik semacam ini bisa merusak seluruh sistem pengawasan keuangan negara. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada pilihan lain selain membuka penyelidikan menyeluruh terhadap internal BPK RI Sulteng, serta menyeret semua oknum yang terlibat ke jalur hukum.
“Kami minta Presiden RI turun tangan langsung. Jangan ada tebang pilih! Siapapun yang bermain dalam dugaan gratifikasi ini harus diadili. Jangan biarkan lembaga negara digunakan untuk membungkus kejahatan anggaran,” tutup Rahmad Sukendar.
Dengan desakan dari pusat dan daerah ini, publik kini menanti langkah tegas dari Presiden dan BPK RI Pusat dalam membersihkan tubuh lembaga pengawas negara dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. (Sdm)
