TOBAGOES SULBAR/ Aksi yang di lakukan Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM-MATENG) di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat terkait dugaan kasus korupsi dana perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendapat sambutan terbuka dan antusias dari pihak Kejati. Dalam kesempatan tersebut, IPM-MATENG diberi ruang untuk berdiskusi langsung dengan pihak kejaksaan.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin, SH., MH, selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi penkum) Kejati Sulbar. Dalam pertemuan itu, IPM-MATENG menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk desakan agar Kejati segera mengusut tuntas kasus perjalanan dinas fiktif, mengungkap seluruh oknum yang terlibat, menangkap mafia anggaran, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Asben menyampaikan apresiasi atas gerakan IPM-MATENG. Ia menyebut aksi ini sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat yang menjadi pengingat penting bagi Kejaksaan untuk tetap bekerja secara profesional dan tidak berpihak.
“Kami mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah bentuk dukungan sekaligus pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” ujar Andi Asben.
Ia menjelaskan bahwa saat ini penanganan perkara masih berada di tangan aparat penegak hukum lain, yaitu Polda Sulbar. Namun, pihak Kejati akan menggali informasi lebih lanjut dan mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut.
“Kami akan terus memastikan kasus ini berjalan sesuai koridor hukum dan tidak berhenti di tengah jalan. Kami juga akan menyampaikan perkembangan kepada publik sesuai kewenangan kami,” tambahnya.
IPM-MATENG dalam diskusi itu menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan meminta Kejati tidak gagal dalam menjalankan tugas. Mereka berkomitmen untuk kembali datang satu minggu kemudian guna meminta laporan perkembangan terbaru dari Kejati Sulbar.
“Kami ingin memastikan masyarakat tahu bahwa Kejati benar-benar bekerja. Kami akan datang lagi dan terus kawal sampai ada kejelasan hukum,” tegas muhammad iksan koordinator aksi.
Aksi ini menjadi bukti bahwa publik, khususnya kalangan mahasiswa dan pelajar, tidak tinggal diam terhadap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
