TOBAGOES SULBAR / MAJENE,—Aksi Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) menggelar aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk di depan gerbang gedung Perpustakaan, Kamis (15/5/2025).
Aksi solidaritas yang digelar untuk menyampaikan tuntutan agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan ini sebagai bentuk soliditas terhadap aksi demonstrasi yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia hari ini oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB).
“PNS harga mati merupakan slogan yang disuarakan oleh PPPK BAST PTNB se-Indonesia. Aksi ini juga merupakan bagian orasi Perjuangan PPPK diseluruh Indonesia dengan mengusung tema “PSN Harga Mati,’ kata Koordinator Aksi Umar.
Menurutnya status PPPK yang diberikan kepada dosen dan pegawai yang sudah lama mengabdi di Unsulbar yang sudah berstatus negeri oleh negara belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan.
Aksi damai yang digelar serentak di 35 PTNB seluruh Indonesia tersebut untuk menuntut kepada pemerintah agar dilakukan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PTNB menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Umar yang juga Sekjen Ikatan Lintas Pegawai PTNB se-Indonesia, menyatakan para PPPK telah lama berjuang membangun kampus dari awal hingga meraih status sebagai PTN.
“Hari ini kami berdiri bukan untuk mencari sensasi atau keistimewaan, tetapi untuk menolak terus-menerus diabaikan dan dizalimi. Kami bukan pendatang di Unsulbar, dan bukan budak.Kami adalah bagian dari rumah ini sejak kampus masih berstatus PTS,” tegas Umar
dalam orasinya.
Ia juga menambahkan, setelah diangkat sebagai PPPK, para pegawai justru mengalami ketidakadilan sistematis, mulai dari keterbatasan akses karier hingga diskriminasi dalam pengakuan studi lanjut.
“Desakan ini juga kami tujukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi nyata para ASN PPPK BAST di 35 PTNB, sebagai mana janjinya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Umar menyerukan solidaritas publik untuk mengawal isu ini secara serius. Menurutnya, keberpihakan terhadap para tenaga pendidik di PTNB adalah cerminan dari keberanian negara menjunjung keadilan.
“Pertanyaannya: mau terus diam dan tergilas ketidakpastian, atau mendorong diskresi sebagai jalan keadilan,” tutupnya.
Di tempat yang sama salah seorang peserta, Wahyu Maulid Adha menyampaikan, Aksi yang digelar hari ini adalah aksi Nasional dari 35 PTNB se Indonesia yang pengangkatan PPPK tahun 2021
“Aksi hari ini menuntut peralihan status dari PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenapa ini dilakukan karena selama kami diangkat PPPK itu, ada hal-hal yang menurut kami itu melanggar konstitusi dan undang-undang guru dan dosen, dimana jabatan dosen adalah jabatan karier,” sebut Wahyu.
Sementara menurutnya, ketika ia bersama para dosen lainnya di angkat menjadi PPPK tidak bisa berkarir, seperti jabatan fungsional itu tidak bisa, bahkan kasus di Unsulbar jabatan fungsional dosen itu turun.
“Seperti saya ini dari lektor menjadi asisten ahli, padahal sudah jabatan lektor, akhirnya apa kami dirugikan, itulah kenapa kemudian teman-teman se Indonesia melakukan aksi di kampus masing-masing menuntut agar terjadi peralihan dari PPPK menjadi PNS,’ pungkasnya.(Ali).
