Jakarta, toBagoes Sulbar – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat mulai ditindaklanjuti Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan kesiapan Polri menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini berpotensi merugikan negara.
Sebagai langkah awal, Kapolri memerintahkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri melakukan pendataan serta pemetaan ulang seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi perusahaan tambang yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan maupun yang diduga melakukan pelanggaran.
Kapolri menegaskan, perusahaan pertambangan yang beroperasi secara ilegal, tidak memiliki dasar hukum, serta berpotensi merugikan keuangan negara akan menjadi sasaran penertiban dan penegakan hukum.
Sebaliknya, perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan secara legal akan tetap mendapatkan pengawalan dan perlindungan hukum demi menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo yang menginginkan agar sedikitnya 70 persen manfaat dari pengelolaan Izin Usaha Pertambangan dapat dinikmati negara dan masyarakat Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya memastikan kekayaan alam nasional benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dukungan terhadap langkah Kapolri turut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia menilai pendataan IUP harus segera direalisasikan dan penertiban tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar pihak-pihak yang terbukti menjadi pelindung atau pembeking aktivitas tambang ilegal, termasuk oknum aparat.
Selain persoalan perizinan, pengawasan juga perlu mencakup kepatuhan perusahaan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan risiko, serta dampak aktivitas pertambangan terhadap masyarakat sekitar.
Dengan langkah tersebut, Polri diharapkan mampu mengungkap praktik pertambangan ilegal hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih menjadi kunci agar kekayaan alam Indonesia tidak terus dieksploitasi secara melawan hukum, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Redaksi: Sadiman


