Jakarta, toBagoes Sulbar – Pasukan Cakrabirawa, yang dibentuk pada 6 Juni 1962 melalui SK Presiden No. 211/PLT/1962, awalnya lahir sebagai tameng elite untuk menjaga keselamatan Presiden Sukarno. Pasukan ini merupakan respons atas rentetan upaya pembunuhan terhadap Presiden, yang tercatat beberapa kali terjadi sebelum 1962.
Nama “Cakrabirawa” dipilih dari dunia pewayangan: Cakra berarti senjata sakti, Birawa bermakna dahsyat. Sebuah simbol bahwa pasukan ini adalah “tangan besi” negara—tak hanya kuat, tapi juga berwibawa.
Di puncak kejayaannya, Cakrabirawa dihuni sekitar 3.000 personel terbaik yang direkrut dari AD, AL, AU, hingga Kepolisian. Mereka disusun dalam detasemen pengawal pribadi, garda kehormatan, dan unit pengamanan khusus yang semuanya diarahkan pada satu misi: menjaga keselamatan Presiden dan stabilitas Republik di tengah gejolak politik.
Namun masa keemasan itu tak bertahan lama.
Nama Cakrabirawa mulai tercoreng ketika satu kompi kecil—sekitar 60 prajurit atau hanya 2% dari total pasukan—dipimpin Letkol Untung Syamsuri, dituduh terlibat dalam operasi penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.
Kompi tersebut secara diam-diam meninggalkan markas menuju Lubang Buaya. Di sana mereka menerima briefing bahwa para jenderal target adalah “pengkhianat revolusi”. Pasukan kemudian melakukan penjemputan paksa, tiga jenderal dibunuh di kediamannya, tiga lainnya ditangkap hidup-hidup, sementara Jenderal A. H. Nasution lolos, meski ajudannya tewas tertangkap.
Para korban kemudian dibawa ke Lubang Buaya, disiksa, dan jasadnya dibuang ke sumur yang kini menjadi simbol tragedi kelam sejarah bangsa.
Keterlibatan sebagian kecil anggota menyebabkan seluruh resimen Cakrabirawa runtuh reputasinya. Dalam situasi politik yang memanas, pasukan ini dibubarkan pada 28 Maret 1966.
Namun pembubaran itu bukan sekadar keputusan administratif.
Banyak mantan anggota—bahkan mereka yang tak pernah terlibat G30S—menjadi korban stigma resimen tercemar. Mereka diburu, ditangkap, diinterogasi, disiksa, dipenjara, dan kehilangan karier militer tanpa proses yang adil.
Sebagian memilih kabur ke luar negeri, termasuk ke Thailand. Ada yang mengganti identitas, hidup di pengasingan, atau bersembunyi dari publik untuk menghindari penangkapan.
Sementara itu, sistem pengamanan presiden kemudian dialihkan ke institusi lain sebelum berkembang menjadi Paspampres yang bertugas hingga kini.
Cakrabirawa menjadi contoh bagaimana sebuah lembaga elite dapat runtuh jika terseret kepentingan politik. Dari pasukan pengawal presiden, berubah menjadi bagian dari kudeta; dari kehormatan, menjadi stigma; dari kebanggaan, berakhir pada pembubaran dan penderitaan.
Meski hanya sebagian kecil anggota yang terlibat G30S, hukuman kolektif menimpa ribuan orang tak bersalah. Sebuah catatan penting tentang rapuhnya institusi militer ketika tidak dijalankan dalam prinsip:
profesionalisme, demokrasi, dan akuntabilitas.
Cakrabirawa pun kini dikenang bukan sebagai simbol heroik, melainkan peringatan keras agar tragedi serupa tidak terulang dalam sejarah bangsa.
Editor: Sadiman
