Mamuju Tengah, toBagoes Sulbar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju Tengah menyoroti dugaan kekurangan volume yang cukup signifikan pada pekerjaan jalan rabat beton di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju Tengah).
Pekerjaan tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Dwi Bhuwana Sari dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025, dengan total anggaran sebesar Rp568.279.858,00.
Melalui pernyataannya, Kabid PTKP HMI Mamuju Tengah, Muhammad Rabbi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran ketebalan jalan secara mandiri untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
“Kami tidak sekadar menyoroti, tapi juga turun langsung melakukan pengukuran ketebalan jalan di atas lapisan kerikil sebelum dilakukan pengecoran. Tujuannya untuk memastikan pekerjaan ini benar-benar memenuhi standar dan mampu bertahan lama,” tegas Rabbi.
HMI Mateng menilai proyek dengan volume yang tidak sesuai berpotensi cepat rusak dan merugikan masyarakat. Kondisi serupa, kata Rabbi, juga terjadi pada pekerjaan jalan di depan gerbang Kawasan Transmigrasi Mamuju (KTM), tepatnya di sekitar Cafe COD Dusun Benteng, yang baru beberapa minggu selesai namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
“Ini bukan hal sepele. Ketebalan jalan bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menjadi penentu daya tahan terhadap beban kendaraan dan cuaca. Jika volume dikurangi, kualitas jalan pasti cepat rusak,” ujarnya.
Atas temuan ini, HMI Mamuju Tengah mengimbau DPRD Mamuju Tengah untuk segera turun tangan melakukan monitoring langsung terhadap seluruh proyek infrastruktur di wilayahnya. Mereka menekankan pentingnya pengawasan melekat dari lembaga legislatif, agar setiap pembangunan benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai perencanaan.
“Kami tidak ingin hanya menikmati hasil pembangunan, tapi juga berperan aktif dalam proses pengawasan. Pembangunan yang baik bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga soal partisipasi dan transparansi publik,” tambah Rabbi.
HMI menegaskan bahwa langkah pengawasan sosial yang dilakukan bukan untuk menghambat proyek pemerintah, melainkan untuk memperkuatnya. Ketika masyarakat turut serta mengawasi, pembangunan akan lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Sumber Berita: HMI Mamuju Tengah
